Satu Data Indonesia, Simak 4 Hal yang Mendasarinya

Membangun sebuah bangsa yang besar memerlukan data yang akurat sehingga terwujud pemerataan. Satu Data Indonesia atau SDI membantu merumuskan beberapa hal yang akan menjadi dasar dari pembangunan menyeluruh.

Apa Itu Satu Data Indonesia?

SDI merupakan sebuah kebijakan dari tata kelola pada data pemerintah. Sehingga nantinya data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan. 

 

Kemudahan akses untuk memudahkan pembagian dan penggunaannya antar instansi juga menjadi hal utama. Terlebih hal ini akan memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga data tersebut tidak terbatas penggunaannya secara internal saja.

 

SDI akan membantu pemenuhan kebutuhan data publik untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu mewujudkan SDI ini menjadi sebuah kewajiban. 

 

Dasar hukumnya ada pada Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Adanya SDI ini mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

  • Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang terpadu. Serta pengendalian dalam pembangunan memerlukan data yang akurat dan mutakhir. Sehingga sifatnya harus mudah dalam pengaksesannya.
  • Untuk memperoleh Satu Data Indonesia harus bisa dipertanggung jawabkan, sehingga memerlukan perbaikan tata kelolanya.
  • Sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai data ini, sehingga memerlukan aturan untuk menjamin kepastian hukum.

SDI Harus Berdasarkan 4 Prinsip

Untuk mewujudkan data yang terpadu dan mutakhir harus berpegang pada prinsip berikut ini yaitu:

  • Data yang ada harus hasil dari produsen data yang memenuhi standar.
  • Untuk menghasilkan data tersebut harus memiliki metadata.
  • Produsen data harus memenuhi kaidah dalam interoperabilitas data.
  • Data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi atau berupa data induk.

 

Standar dari sebuah data harus ada penetapan dari pembina data di tingkat pusat. Data Geospasial berasal dari satu instansi pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Hal ini berkaitan dengan data yang aturannya ada dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019.

 

Menteri atau kepala instansi pusat bisa melakukan penetapan standar Satu Data Indonesia. Pemanfaatannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Asalkan tidak bertentangan dengan standar data yang telah ditetapkan pembina tingkat pusat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bisnis

Bagaimana Cara Kirim Paket Dari Belanda?

Jasa kirim paket dari Belanda sudah mulai bermunculan di Indonesia. Orang Indonesia yang berjiwa konsumtif mungkin sudah tidak asing dengan berbagai brand di negeri Belanda. Barang – barang tersebut dikirim menggunakan sebuah jasa kirim. Lantas bagaimana cara kirim paket dari Belanda? Apa itu Kirim Paket? Kirim paket adalah kegiatan menyampaikan paket ke alamat tujuan. Hal […]

Read More
Bisnis

Ikuti 5 Tips Ini Jika Ingin Membuat Poster Kampanye yang Menarik

Jika sudah memasuki waktu pemilihan umum, baik di daerah atau pusat. Maka akan banyak bertebaran adanya poster kampanye. Bahkan poster-poster tersebut bisa berada di sepanjang jalan dengan gambar dan warna yang beragam. Namun, sekarang bukan hanya di dunia nyata yang bisa digunakan untuk berkampanye. Sekarang ada juga kampanye di media sosial. Bahkan ada banyak item […]

Read More
Bisnis

Saatnya Menggunakan Aplikasi Laundry Terbaik

Apakah anda seringkali kesulitan dalam menjalankan operasional laundry? Hal ini tentu bukan tanpa alasan mengingat usaha laundry memang membutuhkan banyak proses dan banyak hal yang perlu dipikirkan dalam menjalankan setiap runtutan langkahnya. Sehingga terciptalah Aplikasi Laundry terbaik yang menjadi solusi atas semua masalah-masalah yang terjadi pada usaha laundry. Dimana aplikasi laundry akan membantu owner dalam […]

Read More