Satu Data Indonesia, Simak 4 Hal yang Mendasarinya

Membangun sebuah bangsa yang besar memerlukan data yang akurat sehingga terwujud pemerataan. Satu Data Indonesia atau SDI membantu merumuskan beberapa hal yang akan menjadi dasar dari pembangunan menyeluruh.

Apa Itu Satu Data Indonesia?

SDI merupakan sebuah kebijakan dari tata kelola pada data pemerintah. Sehingga nantinya data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan. 

 

Kemudahan akses untuk memudahkan pembagian dan penggunaannya antar instansi juga menjadi hal utama. Terlebih hal ini akan memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga data tersebut tidak terbatas penggunaannya secara internal saja.

 

SDI akan membantu pemenuhan kebutuhan data publik untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu mewujudkan SDI ini menjadi sebuah kewajiban. 

 

Dasar hukumnya ada pada Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Adanya SDI ini mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

  • Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang terpadu. Serta pengendalian dalam pembangunan memerlukan data yang akurat dan mutakhir. Sehingga sifatnya harus mudah dalam pengaksesannya.
  • Untuk memperoleh Satu Data Indonesia harus bisa dipertanggung jawabkan, sehingga memerlukan perbaikan tata kelolanya.
  • Sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai data ini, sehingga memerlukan aturan untuk menjamin kepastian hukum.

SDI Harus Berdasarkan 4 Prinsip

Untuk mewujudkan data yang terpadu dan mutakhir harus berpegang pada prinsip berikut ini yaitu:

  • Data yang ada harus hasil dari produsen data yang memenuhi standar.
  • Untuk menghasilkan data tersebut harus memiliki metadata.
  • Produsen data harus memenuhi kaidah dalam interoperabilitas data.
  • Data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi atau berupa data induk.

 

Standar dari sebuah data harus ada penetapan dari pembina data di tingkat pusat. Data Geospasial berasal dari satu instansi pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Hal ini berkaitan dengan data yang aturannya ada dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019.

 

Menteri atau kepala instansi pusat bisa melakukan penetapan standar Satu Data Indonesia. Pemanfaatannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Asalkan tidak bertentangan dengan standar data yang telah ditetapkan pembina tingkat pusat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

Cara Promosi di Instagram, Ada 7 yang Bisa Anda Lakukan

Sosial media menjadi target marketing yang banyak digunakan. Salah satunya cara promosi di Instagram yang wajib Anda kuasai. Instagram memiliki konven visual yang banyak menarik minat. 7 Cara Promosi di Instagram Simak beberapa cara berikut ini untuk cara meningkatkan engagement rate di Instagram yang bisa Anda jadikan referensi, antara lain: Melengkapi Bio Pembeli akan mencari […]

Read More
Bisnis

Babak Final LokalCorn, Dukung dan Saksikan Startup Jagoanmu Go Nasional di Demo Day!

Jadi, siapa yang akan dinobatkan sebagai tiga startup lokal terbaik LokalCorn tahun ini? Calon juara akan ditentukan dari 10 peserta yang berhasil mendapatkan penilaian terbaik dari juri, dikombinasikan dengan jumlah voting dari masyarakat. Ya, suaramu juga menentukan nasib mereka! Pada tahap awal, ratusan startup yang terdaftar disaring melalui serangkaian seleksi hingga menyisakan 30 besar startup […]

Read More
Bisnis

KLIK Link eform.bri.co.id/bpum, Cek Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta dan Cairkan Bantuan Tanpa Antre

Berikut cara mengecek penerima dan mencairkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM Rp 1,2 juta. Bantuan akan ditransfer langsung ke rekening pelaku usaha mikro yang menerima BLT UMKM. Bank BRI melakukan pengembangan terhadap eform dengan implementasi BPUM Reservation System. Penerima BLT UMKM bisa mendapatkan kuota antrean melalui BPUM Reservation System. Sehingga, nasabah […]

Read More